PT SCY Minta Perlindungan Hukum, Dugaan Gangguan Operasional FABA Dilaporkan ke Polda Aceh

JURNAL JISTISIA – BANDA ACEH (10/06/26) – PT Sumber Cipta Yoenanda (PT SCY) secara resmi meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum dengan melaporkan dugaan rangkaian tindakan yang mengganggu aktivitas pengangkutan material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang berasal dari operasional PLTU Unit 3–4 ke Polda Aceh. Dalam menghadapi persoalan tersebut, PT SCY telah […]

Mediasi 28/2/2025 di Polres Barito Utara Mandul, Diduga PT NPR Menipulasi Data untuk Garap Lahan Warga

JURNAL JUSTISIA – BARITO UTARA, 7 Juni 2026 – Perselisihan lahan antara masyarakat hukum adat dengan PT NPR di wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kian menanjak tajam dan memicu kecurigaan publik. Masalah berawal dari proses mediasi 28 Pebuari 2025 yang telah disepakati di Mapolres Barito Utara, di mana pihak kepolisian, perusahaan, dan warga sepakat […]

Kades Bulagor Tegaskan Komitmen Kawal Program Pemerintah: Dari MBG, Koperasi hingga Pendidikan

JURNAL JUSTISIA – PANDEGLANG, Rabu 03 Juni 2026 – Kepala Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, Enthing Zainudin, menegaskan tekad dan komitmen penuhnya untuk terus mendukung sekaligus mengawal ketat berbagai program pembangunan, baik yang digagas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Menurut Enthing, seluruh kebijakan dan program yang diluncurkan, mulai dari Program Makan Bergizi […]

Sejumlah 3.000 Pohon Karet Rusak, Warga Desa Kerendan Minta Komnas HAM Telusuri Dugaan Pelanggaran

JURNAL JUSTISIA – BARITO UTARA – Ratusan masyarakat adat Desa Kerendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kembali bersuara keras menuntut keadilan. Aktivitas pertambangan PT Nusa Persada Resources (NPR) dinilai telah merusak lahan dan kebun tumpuan hidup warga, tanpa persetujuan maupun ganti rugi yang layak, meski wilayah tersebut merupakan hak kelola turun-temurun yang memiliki […]

Patriatama & Partners Attorney Law: Komitmen Menjaga Kepercayaan dan Kepastian Hukum di Indonesia

JURNAL JUSTISIA – JAKARTA – Di tengah kompleksitas regulasi dan dinamika kehidupan bernegara, akses terhadap pendampingan hukum yang andal, berintegritas, dan beretika menjadi hak setiap warga negara maupun pelaku usaha. Menjawab kebutuhan tersebut, Patriatama & Partners Attorney Law hadir sebagai mitra hukum yang tidak hanya menyediakan solusi hukum, tetapi juga memegang prinsip luhur bahwa profesi […]

LP Dugaan Ijazah Palsu H. Bistamam di Polda Riau. Rakyat Menunggu Jawaban, Bukan Keheningan!

Jurnal Justisia – Jakarta – Sabtu: 23 Mei 2026 – Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Mendesak Presiden RI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Ketua Komisi III DPR RI untuk Segera Memanggil serta Memeriksa H. Bistamam terkait Dugaan Penggunaan Dokumen Pendidikan Bermasalah. Bila Negara dan APH abai terkait aduan masyarakat. Apakah lupa kewajiban Negara […]

Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab Saudi

Jurnal Justisia – Riyadh, Arab Saudi, 23 Mei 2026 — Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi Indonesia–Arab Saudi […]

Diserang Saat Azan Maghrib, Pondok Warga Dibakar dan Musholla Dihancurkan di Lahan Eks HGU 366 Hektar

Tamperaknews – Asahan, 18 Mei 2026 — Malam kembali menjadi saksi duka bagi masyarakat Desa Padang Sari, Kabupaten Asahan. Di tengah kumandang azan Maghrib, warga yang berada di kawasan lahan eks HGU seluas 366 hektar mengaku mengalami penyerangan yang diduga dilakukan oleh pihak BSP, Senin (18/5/2026). Dalam insiden tersebut, sejumlah pondok milik masyarakat dilaporkan dibakar dan […]

*Ketua Bidang Hukum dan Media PBNU Prof. Mukri Pastikan Surat Edaran Kepanitiaan Muktamar Hoak

Jurnaljusticia – Jakarta— Surat Edaran PBNU Nomor: 4385/PB.01/A.II.10.47/99/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Kepanitiaan di Lingkungan PBNU tidak mengatur kepanitiaan Muktamar NU. Begitu ditegaskan Ketua Bidang Hukum dan Media Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Muhammad Mukri, Senin 4 Mei 2026. Menurut Prof. Mukri, beredarnya narasi yang menyebut surat edaran tersebut sebagai dasar […]