Jenis-jenis Surat Dakwaan: Langkah Awal yang Tentukan Perkara Pidana

Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL
Ketua LBH No Viral No Justice DPD DKI Jakarta

JURNAL JUSTISIA – JAKARTA – KAMIS, 8 OKTOBER 2026 – Surat dakwaan adalah jantung dari perkara pidana. Tanpa dokumen ini, sidang tidak dapat dimulai. Di dalamnya tercantum secara jelas: siapa yang didakwa, tindak pidana apa yang dilanggar, kapan dan di mana peristiwa terjadi, serta pasal apa yang disangkakan. Ketidakjelasan dalam surat dakwaan dapat menjadi alasan sah bagi terdakwa untuk meminta penundaan atau bahkan pembebasan.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), surat dakwaan tidak hanya satu bentuk. Ada lima jenis yang harus dipahami oleh setiap warga yang berhadapan dengan hukum. Pemahaman ini bukan sekadar pengetahuan — ini adalah hak pertahanan Anda sejak langkah pertama.

I. Dakwaan Tunggal

“Menemu satu tindak pidana dalam satu dakwaan.”

Ini bentuk yang paling sederhana dan paling umum. Jaksa mendakwa seseorang atas satu peristiwa dan satu pasal saja.

Contoh: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP — tentang pencurian. Satu peristiwa, satu waktu, satu aturan yang dilanggar.

Kelebihan: Mudah dipahami, fokus pembuktian jelas, dan putusan hakim langsung dapat ditentukan.

II. Dakwaan Alternatif

“Memuat beberapa dakwaan yang saling bertentangan, sehingga hakim dapat memilih mana yang terbukti.”

Di sini, jaksa menyusun lebih dari satu pasal untuk satu peristiwa yang sama, namun sifatnya saling menggantikan. Jika pasal pertama tidak terbukti, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan pasal kedua, ketiga, dan seterusnya.

Contoh: Dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) atau Pasal 338 KUHP (Pembunuhan).

Tujuannya: Agar jika unsur yang lebih berat tidak terbukti, kejahatan yang lebih ringan namun tetap nyata tetap dapat dipertanggungjawabkan.

III. Dakwaan Subsidiar

“Dakwaan yang bersifat bertingkat: jika yang utama tidak terbukti, maka yang pelan yang berlaku.”

Mirip dengan alternatif, namun ada urutan yang tegas. Dakwaan utama harus dinyatakan tidak terbukti terlebih dahulu, baru kemudian dakwaan subsidial yang diperiksa dan diputuskan.

Contoh:

Utama: Pasal 365 ayat (2) KUHP — Perampokan dengan kekerasan

Subsidiar: Pasal 362 KUHP — Pencurian biasa

Logikanya: Jika kekerasan tidak terbukti, maka yang dinilai adalah pengambilan barangnya saja.

IV. Dakwaan Kumulatif

“Memuat beberapa tindak pidana yang terpisah namun disidangkan sekaligus.”

Berbeda dengan alternatif dan subsidial, di sini semua dakwaan berdiri sendiri dan harus dibuktikan semuanya. Jika terbukti, semuanya dijatuhkan hukuman yang kemudian dijumlahkan atau ditentukan gabungannya.

Contoh: Dakwaan Pasal 28 UU ITE (Pencemaran Nama Baik) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE (Penggunaan Izin Akses Komputer).

Tujuannya: Satu peristiwa bisa melanggar lebih dari satu aturan, dan keduanya harus dipertanggungjawabkan secara terpisah.

V. Dakwaan Kombinasin

“Menggabungkan dakwaan alternatif/subsidiar dengan dakwaan kumulatif dalam satu surat.”

Ini bentuk yang paling kompleks. Di dalamnya terdapat gabungan: ada yang saling menggantikan, ada yang berdiri sendiri.

Contoh: Dakwaan utama subsidiar sekaligus kumulatif — Pasal A dan B, atau Pasal C dan D.

Tujuannya: Mengakomodasi peristiwa yang kompleks di mana ada beberapa kemungkinan aturan yang dilanggar sekaligus.

Pentingnya Memahami Dakwaan

Banyak warga yang merasa surat dakwaan adalah “urusan pengadilan saja”. Padahal:

Anda berhak meminta penjelasan isi dakwaan sebelum sidang dimulai;
Jika dakwaan tidak jelas, kabur, atau bertentangan, Anda berhak mengajukan keberatan;
Jenis dakwaan menentukan strategi pembelaan — apakah fokus pada satu hal, atau banyak hal sekaligus;
Jangan tanda tangan apa pun sebelum benar-benar paham apa yang didakwakan dan pasal mana yang digunakan.

“Keadilan dimulai dari kejelasan tulisan. Jika surat dakwaan tidak jelas, maka pertanggungjawaban pun sulit ditegakkan secara adil.”

Dasar dari Segala Proses

Surat dakwaan bukan sekadar surat biasa. Ia adalah peta perjalanan perkara pidana. Jenis dakwaan yang dipilih jaksa menentukan arah sidang, bukti yang diperlukan, hingga kemungkinan putusan yang dijatuhkan hakim.

Memahami kelima jenis ini berarti Anda sudah memegang kendali atas hak Anda sejak awal. Bukan untuk menolak proses hukum, melainkan memastikan proses itu berjalan jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga keadilan di tengah masyarakat.

Red/JS